Ma’ruf Amin Menilai Putusan MK Atas Uji Coba Materi UU Pemilu Sangatlah Tepat

Ma'ruf Amin Menilai Putusan MK Atas Uji Coba Materi UU Pemilu Sangatlah Tepat

Ma’ruf Amin Menilai Putusan MK Atas Uji Coba Materi UU Pemilu Sangatlah Tepat – Calon Wakil Presiden nomer urut 01 Ma’ruf Amin memberi dukungan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Penentuan Umum. Menurut dia, ketetapan itu mesti ditaati oleh semua pihak.

“Putusan MK itu final and binding, jadi mengikat serta final. Karenanya kita menjadi masyarakat bangsa kita memiliki komitmen untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Ma’ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, No 12, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Ketetapan MK ialah menganulir Kartu Sinyal Masyarakat elektronik (e-KTP) menjadi prasyarat penting untuk mencoblos. Dengan adanya ini, tuturnya, dengan tidak langsung akan kurangi golput.

“Saya fikir bagus juga, sebab tidak hanya KTP itu pula suket namanya ya, surat info itu bisa saja hingga orang yang dapat pilih semakin besar, ada beberapa orang yang belum miliki KTP baru miliki suket. Jadi otomatis kurangi golput, walau sebenarnya bukan golput ia tidak dapat pilih sebab KTP belum jadi. Karenanya ada ketetapan MK itu ada juga jalan keluar,” jelasnya.

Dengan begitu, Ma’ruf menyebutkan keterlibatan pemilih akan bertambah karenanya ada putusan itu. Meski begitu, Ma’ruf minta supaya petugas mengecheck keaslian suket itu.

“Kita tetap pastikan itu tidak palsu, selama itu benar, benar jadi justru dapat meningkatkan memakai haknya,” ujarnya.

Seperti didapati, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah akan memutuskan jika e-KTP atau KTP-el bukan hanya satu prasyarat jati diri sah untuk lakukan pencoblosan pada Pemilu 2019. Masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP atau KTP-el dimaksud bisa memakai surat rekam e-KTP untuk hadir ke Tempat Pengambilan Nada (TPS).

Awal mulanya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui permintaan untuk uji materi atau judicial ulasan pada UU Pemilu masalah 210 ayat (1) serta 383 (2). MK akan memutuskan untuk memberi batas waktu 7 hari buat calon pemilih yang ingin geser Tempat Pengambilan Nada (TPS). Awal mulanya, dalam masalah itu, batas waktu untuk geser TPS ialah 30 hari.

“Untuk rincian pemilih barusan MK pula memberikan kelonggaran waktu dapat didaftar s/d 7 hari sebelum hari pengambilan suara,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (28/3).

Diluar itu, lanjut Arief, MK mengatakan pemilih yang belum mengatur surat info geser pilih, bisa memakai KTP elektronik untuk pilih dengan prasyarat melapor ke KPUD optimal 7 hari sebelum pencoblosan.

“Bisa dengan KTP elektronik atau mungkin dengan surat info, hanya MK menyatakan surat info ialah surat info jika ia telah direkam dari data ketunggalannya,” tuturnya

Diluar itu, MK pula mengijinkan KPU membangun TPS baru jika yang ada kurang melayani pemilih yang geser pilih atau pemilih penambahan.

“Yang ke-2 ini begitu substansial begitu penting, MK membolehkan KPU untuk melayani pemilih yang geser pilih atau rincian pemilih penambahan jika memang tidak cukuplah untuk didistribusikan ke TPS yang ada jadi ia bisa di layani dengan dibangun TPS serta dikasih surat suaranya,” tuturnya

Berkaitan menambahkan waktu hitungan nada, Arief menyebutkan MK akan memutuskan hitungan nada bisa sesuai sangat lamban 12 jam sesudah hari pengambilan suara.

“Itu dapat dituntaskan s/d sangat lama 12 jam setelah hari yang sama itu selesai, jadi berarti sesudah jam 00.00 akan ada penambahan 12 jam, jadi dapat sampai dengan jam 12.00 siang keesokannya,” pungkasnya.

You might also like